Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | www.torajautarakab.go.id

Rantepao || Masyarakat Adat sebagai bagian elemen masyarakat yang terbentuk secara alamiah dan juga bagian dari warisan kebudayaan nasional saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah dalam hal memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutannya. Keberadaan masyarakat adat ini juga tertuang dalam konstitusi NKRI UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) yang mana di dalamnya konstitusi dengan jelas memberikan pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan, identitas dan hak-hak masyarakat adat.

Menyikapi amanat konstitusi tersebut, khususnya dalam melindungi eksistensi dan pelestarian masyarakat adat Toraja, DPRD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 lalu melalui Pansus I menggodok Ranperda Inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Toraja Utara yang hasilnya pada Selasa (29/1) kemarin dilaporkan oleh Pansus 1 DPRD Kabupaten Toraja Utara di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Toraja Utara.    

Terhadap Laporan Pansus 1 yang dibacakan oleh Ketua Pansus Paulus Tangke S PAK M.Pd, dalam pandangan akhir Bupati Toraja Utara yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Drs. Rede Roni Bare, M.Pd menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Toraja Utara yang merupakan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Toraja Utara.

"terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada lembaga yang terhormat ini yang dengan penuh dedikasi telah menginisiasi lahirnya sebuah peraturan daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara kita," jelas Sekda. 

Lebih lanjut Rede Roni menyampaikan atas laporan Pansus tentang Ranperda ini, Pemerintah mengambil sikap menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Toraja Utara.   

Dengan hadirnya perda ini, akan menjadi payung hukum bagi keberadaan masyarakat adat serta hukum adat Toraja Utara yang memberikan jaminan hukum tidak hanya pada eksistensi masyarakat adat namun juga menjamin pelestarian nilai-nilai tradisional Toraja yang terkandung dalam tatanan masyarakat adat.

"pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di daerah kita diharapkan akan tetap menumbuhkan nilai -nilai luhur dan kekayaan budaya kita. Mekanisme yang telah dilalui, kerja keras dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, komunikasi yang terjalin baik dengan kepala perangkat daerah terkait serta masyarakat yang terlibat dalam pembuatan perda ini patut mendapat penghargaan. Kita berharap Peraturan Daerah ini memberi manfaat bagi masyarakat kita," kata Sekda.

Sesuai dengan Laporan Ketua Pansus 1 Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat, proses ranperda sampai pada penetapan perda telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan. Proses tersebut juga telah melalu fasilitasi Gubernur yang tertuang melalui persuratan Gubernur Sulawesi Selatan No 188.342/8834/B.HK dan Ham tertanggal 31 Desember 2018.

Peliput: Julina Rande; Sendri
LPDI - Komunikasi Publik Diskominfo.SP

PEMKAB. TORAJA UTARA

Alamat:
Jl. Ratulangi, No. 72 Singki', Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan - 91831
Fax: (0423) 2920970

Telepon Penting

Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara
(0423) 2920701
Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21258
No Telepon PLN Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21410

Statistik Website

Hari ini 17

Kemarin 123

Minggu ini 17

Bulan ini 3397

Total 114822