Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | www.torajautarakab.go.id

 

 

Rantepao || Bupati Toraja Utara bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada hari Kamis, (04/04) menggelar konferensi pers terkait perkembangan upaya hukum kasus sengketa lahan seluas ± 30.000 M2 yang berlokasi di Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao yang dulunya dikenal dengan nama Pacuan Kuda dan saat ini dengan nama Lapangan Gembira, dengan tergugat salah satunya yaitu Kepala Daerah/Bupati Toraja Utara.

Seperti diketahui, gugatan perdata atas kasus objek sengketa lahan tersebut bermula saat anak - anak dari Almarhum H. Ali (penggugat) melalui kuasa hukumnya Law Office, JP. & REKAN mengajukan gugatan tingkat pertama di PN Makale pada januari 2017 lalu dengan dalil antara lain yakni penggugat sebagai ahli waris sah Alm. Haji Ali dan Hj. Samate dan kepemilkan alm. H. Ali atas objek sengketa diperoleh dengan membeli melalui La Boeloe Ambo Bade (Enrekang) dengan mengajukan bukti surat pengakuan penjualan yang dibuat tertanggal 3 April 1930.

Terhadap gugatan dan alat bukti yang digunakan penggugat, pada persidangan putusan PN Makale melalui amar putusan Majelis Hakim Nomor  02 / Pdt.G / 2017 / PN Makale, memutuskan memenangkan tuntutan penggugat dan menolak eksepsi tergugat.

Putusan yang sama juga terjadi saat upaya banding atas putusan PN Makale yang dilakukan kuasa hukum Bupati Toraja Utara sebagai tergugat I, Kepala PT. Telkom sebagai tergugat II, dan Kepala BPN Tana Toraja sebagai tergugat III di PT Makassar melalui putusan Majelis Hakim Nomor 190/Pdt/2018/PT. Makassar yang tetap menguatkan keputusan PN Makale sebelumnya yang sekaligus memenangkan tuntutan penggugat.

Atas hasil putusan PT. Makassar tersebut Bupati Toraja Utara sebagai Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengungkapkan sekaligus menyatakan keprihatinan dan sangat keberatan yang melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya hukum mendaftarkan permohonan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PT Makassar tersebut yang telah teregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor 718 K/PDT/2019.

Terdapat kejanggalan mendasar atas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam proses pengadilan yang perlu diketahui oleh publik dan menjadi dasar Bupati Toraja Utara memperjuangkan keadilan demi membela kepentingan umum dan masyarakat Toraja dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke MA, yaitu:

#1 penggugat tidak tepat mendudukkan Kepala Daerah Bupati Toraja Utara sebagai "Tergugat" dalam objek sengketa lahan ini, yang demi kepentingan hukum formal seharusnya gugatan terhadap objek perkara ini ditujukan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai pengguna (feitelijke) dan menempati objek yang diperkarakan yang masing - masing memiliki keabsahan sah penguasaan penggunaan lahan melalui sertifikat hak pakai/kepemilikan. Dengan fakta - fakta demikian, gugatan yang ditujukan ke Bupati Toraja Utara dinilai cacat hukum.

#2 Satu (1) dari 11 fotocopy dokumen sebagai alat bukti yang tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang diajukan penggugat sebagai dalil gugatan yaitu Surat Pengakuan Penjualan yang dibuat tertanggal 3 April 1930 dinilai cacat dan tidak memiliki dasar hukum, dengan memperhatikan Undang - Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mana pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan Surat Pengakuan Penjualan tidak termasuk bagian salah satu Hak atas Tanah. Selain itu penerbitan Surat Pengakuan Penjualan yang diklaim sebagai bukti kepemilikan atas objek lahan dibuat sebelum diundangkannya UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian juga alat bukti berupa fotocopy Surat Pengakuan Penjualan yang diajukan penggugat dinilai cacat hukum dengan fakta sebagai berikut: 

Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan Dokumen Asli atas fotocopy Surat Pengakuan Penjualan La Boeloe Ambo Bade dan (Alm.) H. Ali, yang juga pada surat yang dipakai sebagai alat bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang mengaku membuat pernyataan yaitu La Boeloe Ambo Bade.

Alat bukti tertanggal 3 April 1930 yang diajukan penggugat memiliki kejanggalan yang dapat diindikasikan sudah mengalami rekayasa dokumen barang bukti, yaitu kejanggalan pada penulisan nilai harga/uang yang tertera pada Surat Pengakuan Penjualan yang berlambang Ratu Belanda yaitu tertulis: "ƒ2000.00, (DOEA RIBOE ROEPIAH)" yang mana mata uang ROEPIAH yang digunakan tertulis dalam tanda kurung "()" belum dikenal atau digunakan dan atau baru digunakan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bahkan berdasarkan bukti sejarah mata uang resmi yang digunakan 4 tahun awal kemerdekaan bernama ORI. Kejanggalan ini juga mendorong pihak Bupati Toraja Utara melalui Polres Tana Toraja akan melakukan langkah koordinasi dan verifikasi ke Bank Indonesia terkait kebenaran telah berlakunya penggunaan konversi nilai mata uang Gulden ke ROEPIAH pada tahun pembuatan Surat Pengakuan Penjualan sebagaimana yang tertera pada alat bukti penggugat tersebut.   

#3 Batas - Batas yang diakui kepemilikannya oleh penggugat dalam gugatannya atas objek sengketa tanah dinilai kabur dan tidak jelas karena berbeda dengan fakta dilapangan. 

Selain telah mengajukan langkah hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, Kepala Daerah Bupati Toraja Utara juga melakukan langkah - langkah hukum lainnya yaitu dengan melaporkan hasil putusan kedua tingkat peradilan ke Komisi Yudisial dengan pertimbangan telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam proses peradilan. Selanjutnya Bupati Toraja Utara juga telah bersurat ke Presiden Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan pertimbangan hukum. Selain itu terhadap perkara ini Bupati telah melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Prov. Sulsel yang ditembuskan ke Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga permohonan ke Kejaksaan Agung yang mendapat respon positif dengan ditugaskannya Direktur TUN Kejaksaan Agung untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam penyelesaian perkara ini. 

Sementara untuk dugaan penggunaan surat palsu, Kepala Daerah Bupati Toraja Utara juga telah melaporkan dugaan tersebut ke Polres Tana Toraja dengan laporan Nomor: B/203/X/2018/SPKT tertanggal 17 Oktober 2018. Terkait laporan aduan tersebut, Tim Polres Tana Toraja juga telah berkoordinasi ke Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional RI serta Bank Indonesia dan juga direncanakan akan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Negeri Belanda untuk menverifikasi keabsahan pejabat Kerajaan Belanda yang masa itu dalam Surat Pengakuan Penjualan yang digunakan oleh penggugat sebagai alat bukti dan diakui oleh Hakim dibuat di hadapannya (Paduka Tuan Hoofd  van Plaatselijk  Berstuur Makale  Rantepao   J.J.M.F Sijmons). 

Nathan Limbong, Ketua Pemangku masyarakat adat Ba'lele yang hadir dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa objek sengketa tanah kering yang digugat merupakan wilayah Adat Ba'lele yang menurut adat Toraja tidak pernah digadaikan apalagi diperjualkanbelikan, kalaupun dipindahtanganan itu bukan tanah kering tapi tanah basah (sawah) dan harus sesama rumpun Tongkonan dan seijin orang dari Tongkonan melalui kombongan (musyawarah) adat. Untuk itu merasa heran dan mempertanyakan bagaimana bisa penggugat mengklaim kepemilikan atas tanah adat tersebut, dimana nama kedua orang yang tercantum dalam alat bukti penggugat Surat Pengakuan Penjual berasal dari Enrekang yang tidak jelas bagaimana hingga tanah tersebut berada dalam kepemilikan La Boeloe Ambo Bade yang kemudian dijual kepada H. Ali.

Di akhir pernyataannya Nathan Limbong menegaskan kembali bahwa tanah adat Ba'lele telah diserahkan oleh leluhurnya kepada pemerintah yang berarti status tanah telah berubah dari tanah adat menjadi tanah negara untuk digunakan bagi kepentingan umum termasuk didalamnya rumah Ibadah Mesjid, Sekolah, Taman Makam Pahlawan dan fasilitas pelayanan publik dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Nathan menyampaikan Pemangku adat Ba'lele dan seluruh masyarakat Toraja akan mendukung dan berjuang bersama Pemerintah Kabupaten Toraja mempertahankan lahan tersebut untuk tetap menjadi milik negara demi kebenaran dan kepentingan rakyat dan umum.

Dalam konferensi pers itu juga Bupati menyampaikan agar masyarakat mengetahui bahwa Pemkab Toraja Utara dalam hal ini Kepala Daerah Bupati Toraja Utara tidak akan berhenti melakukan semua upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi melindungi kepentingan rakyat Toraja. Oleh karena itu Bupati Toraja Utara mengharapkan dukungan dan doa seluruh komponen masyarakat Toraja di manapun berada sekaligus tetap mengikuti perkembangan perkara ini agar perkara yang diperjuangkan melalui tingkat Kasasi ini dapat dimenangkan sebagai kemenangan masyarakat Toraja secara keseluruhan. 

Sebagai informasi, dalam wilayah objek sengketa lahan yang diakui sebagi milik ahli waris H. Ali dalam gugatannya saat ini terdapat beberapa fasilitas vital pelayanan dasar publik yaitu SMA Negeri 2 Rantepao dan Puskesmas Rantepao, selain itu juga terdapat Kantor Kelurahan Pasele, Gedung Olah Raga, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Samsat, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta Kantor PT. Telkom Cabang Rantepao. 

Untuk itu melalui upaya Kasasi yang dilakukan, Bupati Toraja Utara menaruh kepercayaannya bahwa Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi melalui Majelis Hakim sebagai benteng terakhir ditegakkannya keadilan dan kebenaran di NKRI akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan seadil-adilnya yang memperhatikan fakta - fakta hukum sesuai ketentuan yang sah, jujur dan objektif serta tidak akan dipengaruhi oleh pertimbangan - pertimbangan subjektif dan yang tidak substantif.

Demikian yang dapat dijelaskan saat ini kepada rekan - rekan media mitra pers melalui konferensi pers sebagai bahan informasi dan pemberitaan untuk disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat luas. 

Kepala Bidang Komunikasi Publik
Diskominfo.SP Kab. Toraja Utara,
Anugerah Y. Rundupadang
 
LPDI - Komunikasi Publik 

PEMKAB. TORAJA UTARA

Alamat:
Jl. Ratulangi, No. 72 Singki', Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan - 91831
Fax: (0423) 2920970

Telepon Penting

Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara
(0423) 2920701
Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21258
No Telepon PLN Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21410

Statistik Website

Hari ini 151

Kemarin 246

Minggu ini 1565

Bulan ini 5027

Total 151758