KESU' || Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rede Roni Bare mengungkapkan prevalensi anak balita di "Bumi Pongtiku" yang masih di atas 20% menjadi perhatian khusus Pemkab dan semua pemangku kepentingan di daerah untuk mengoptimalkan tindakan intervensi yang lebih efektif agar dapat berkontribusi pada target penurunan angka stunting nasional di tahun 2024.
"ini adalah program nasional penurunan stunting secara nasional. Di kabupaten Toraja Utara terbilang masih cukup tinggi rata-rata masih 22%, sementara secara nasional empat tahun ke depan sudah 14%. Karena itulah Pemkab Toraja Utara bertekad supaya mencapai angka itu empat tahun ke depan," ujarnya kepada awak pers di Hotel Misiliana, Sabtu (16/05) dalam kegiatan pertemuan Analisa Situasi Aksi I Percepatan Pelaksanaan Konvergensi Stunting Di Provinsi Sulsel yang diikuti 11 Kabupaten lokus yang dilaksanakan oleh Bappelitbagda Prov. Sulsel melalui fasilitas virtual meeting conference.
Dalam buku Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI bersama TNP2K tahun 2018 dijelaskan, Stunting atau di masyarakat lazim disebut tumbuh kerdil merupakan kondisi gagal tumbuh anak yang di mulai sejak usia balita akibat berlangsungnya malnutrisi kronis dan adanya infeksi secara berulang dalam masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
Stunting menjadi masalah kesehatan global yang serius, khususnya di negara - negara berkembang termasuk Indonesia, yang menurut badan dunia WHO, hampir seperempat anak di seluruh dunia mengalami kondisi ini. Kondisi stunting bila tidak ditangani secara komprehensif akan menyumbangkan pengaruh besar pada upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia sebab stunting akan meninggalkan dampak permanen yang buruk pada kemampuan kognitif dan fisik generasi bangsa, sehingga upaya preventif melalui pendekatan intervensi gizi di 1000 HPK sangat penting untuk dioptimalkan dalam mempercepat penuntasan masalah stunting.
Untuk itu, Pemkab Toraja Utara melalui OPD terkait bersama pemangku kebijakan lainnya telah berkomitmen mempersiapkan beberapa langkah aksi konvergensi layanan pencegahan stunting termasuk di dalamnya intervensi gizi spesifik dan sensitif di 15 kelurahan.
"setelah aksi I, kedepan ada aksi II yaitu penyusunan program secara kongkrit. Hari ini kita sudah sepakat ada 15 lembang/kelurahan yang akan di intervensi seperti memberikan pelayanan terpadu seperti posyandu, sektor ketahanan pangan, pertanian, air minum bersih. Kepada OPD kedepan kita memasukan kegiatan dalam rencana program kerja bersama menyusun rencana aksi kerja di tahun 2021," jelas Sekda Rede Roni Bare.
Keberhasilan upaya menekan prevalensi Stunting di Kabupaten Toraja Utara yang memiliki komplesitas spesifik, juga mutlak membutuhkan kolaborasi komitmen dan peran aktif pemangku kebijakan di setiap sektor terkait. kerjasama multisektoral tersebut dapat diaplikasikan salah satunya dengan memasukkan usulan program/kegiatan setiap OPD yang relevan dengan program intervensi pencegahan stunting pada dokumen perencanaan. Komitmen dan aksi bersama multisektoral akan memastikan efektifitas dan outcome konvergensi seluruh kegiatan pencegahan stunting di lapangan.
"untuk penanganan stunting, semua OPD harus bekerjasama karena kami dari Dinas Kesehatan tidak akan mampu menangani hal ini sendiri. Ini kita akan tindaklanjuti dan kegiatan yang dilaksanakan dan dipantau langsung dari pusat," ungkap Kepala DInas Kesehatan Toraja Utara, Elizabeth R. Zakaria yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Toraja Utara, Aris Mantong mengatakan, selain hasil penetapan langkah aksi konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Toraja Utara dengan lokus di 15 Kelurahan, di pertemuan ini juga Pemkab Toraja Utara direkomendasikan untuk merampung data - data kinerja pelaksanaan aksi pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting.
"kita sudah mendapatkan masukan dan pendapat dari bapak Menteri dan jajarannya data yang belum rampung segera kami akan kumpulkan," simpul Aris Mantong.
Reporter : Basry; Rafa Ara
LPDI - Komunikasi Publik
