Marante - Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang diwakili oleh Bupati Toraja Utara Dr. Kalatiku Paembonan,M.Si, menerima kunjungan kerja Tim OMBUDSMEN Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Muslimin B Putra di Ruang Pola kantor Bupati Toraja Utara Marante selasa, (30/03/2021).
kunjungan kerja ini dilakukan setelah Ombudsman menerima laporan dugaan maladministrasi berupa dugaan penyimpangan pengambilalihan tanah adat oleh pemerintah setempat, yaitu pemindahan batas wilayah tanah Adat Ba'lele untuk pembukaan/pembuatan jalan yang dilakukan oleh Rombe pada april 2017 tanpa hak dan merusak lokasi pa' bugiran ( tempat masyarakat Ba'lele melaksanakan ritual kepercayaan masyarakat Alukta) yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan tokoh adat Ba'lele.
Antara masyarakat dan pemerintah sudah 3 kali mengadakan pertemuan tapi tidak menemui titik terang.
Lokasi yang disengketakan adalah Batas wilayah Lai' Manda Ne' Bu'bu dengan To'Sapuko .
Aliansi adat Ba'lele datang mengklaim tanah tersebut tanpa surat - surat resmi (bukti dikelola atau pemilikan) ,bukti secara fisik.
Sebenarnya jalan yang dimaksud dan tempat membuka jalan tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh Rombe untuk pembuatan jalan menuju tempat usahanya pembakaran aspal.
Tanah tersebut dikuasai oleh Tongkonan Buntu Tagari,dengan ahli waris Lai' Manda Ne' Bubu dalam SPPT no.005.0107 lingkungan Paulasan,kelurahan Rantepaku ,kecamatan Tallunglipu.
Turut hadir pada pertemuan ini ,rombongan Tim Ombudsmen provinsi, Asisten III Bidang Administrasi umum Dra. Simbong Ranggina,MH, para staf Ahli, Kadis Sosial Mira Bangalino, para kepala Bagian Setda, lurah Rantepaku Zeth Rante Tondok dan undangan.
Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi yang dimaksud.
Reporter : Julina - Pak upa' - Amos
