Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong mengingatkan agar penilaian capaian pelayanan kesehatan tidak berhenti pada angka dalam laporan di atas kertas.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas Tingkat Kabupaten Toraja Utara di Misiliana Hotel, Kamis (1/10/2026).
“Jangan sampai kita mengatakan capaian sudah baik, tetapi skrining dan pelayanan di lapangan belum optimal. Karena itu, kita perlu meningkatkan pelayanan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang baik,” tegasnya.
Sejumlah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disampaikan Bupati memperlihatkan layanan yang masih perlu diperkuat. Pelayanan kesehatan balita berada pada kisaran 65 persen, usia lanjut sekitar 38 persen, dan penderita hipertensi sekitar 52 persen. Pelayanan bagi masyarakat yang berisiko terinfeksi HIV juga masuk dalam perhatian pemerintah daerah.
Angka tersebut membawa pembahasan pada kemampuan fasilitas kesehatan menjangkau warga yang membutuhkan layanan. Dalam arahannya, Bupati menempatkan puskesmas dan posyandu sebagai tumpuan pelayanan di tingkat masyarakat, dengan perhatian pada kesehatan ibu dan anak, balita, serta kelompok usia lanjut.
“Tidak bisa lagi kita berbicara tentang kesehatan primer kalau kemudian pelayanan di puskesmas tidak optimal. Karena itu, mari kita berkolaborasi meningkatkan pelayanan kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Toraja Utara,” katanya.
Jangkauan pelayanan juga berkaitan dengan komunikasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Untuk persoalan stunting, tuberkulosis, HIV, hipertensi, serta rendahnya cakupan skrining, Bupati meminta penguatan edukasi dan pendekatan kepada warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan cakupan pelayanan.
Kebutuhan tersebut memperluas peran pembangunan kesehatan ke luar fasilitas kesehatan. Menurut Bupati, Dinas Kesehatan memerlukan keterlibatan perangkat daerah lain, pemerintah kecamatan dan lembang, TP PKK, TNI-Polri, DPRD, serta unsur masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama. Kita ingin membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Karena itu, mari kita fokus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tengah masyarakat,” katanya.
Koordinasi lintas sektor perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran yang jelas. Karena itu, Bupati meminta forum tersebut menghasilkan pemahaman bersama mengenai integrasi pelayanan kesehatan primer agar setiap pihak dapat menentukan kontribusinya dalam pelaksanaan program.
Dukungan anggaran merupakan bagian dari kebutuhan pelaksanaan itu. Dalam sambutannya, Bupati mengaitkan keberlanjutan program dengan kesiapan menjalankan rencana serta mengawasi hasilnya, sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan standar pelayanan kesehatan terpenuhi, fungsi pengawasan diperlukan untuk mengetahui kondisi layanan yang diterima warga. Pengalaman masyarakat dan masukan dari wilayah pelayanan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program.
“Bersama Pak Wakil Bupati dan dibantu para camat, kami akan menjadi mata dan telinga untuk memastikan pelayanan di masyarakat berjalan dengan baik. Masukan dari DPRD juga harus kita dengarkan karena mereka memiliki konstituen yang menerima langsung pelayanan pemerintah,” ungkapnya.
Forum yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Toraja Utara ini diikuti oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, perguruan tinggi, TP PKK Toraja Utara , kecamatan, puskesmas, dan jajaran Dinas Kesehatan.
Diskominfo-SP - 2026
