Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian tersebut menandai keberhasilan Kabupaten Toraja Utara mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Toraja Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam kegiatan penyerahan LHP yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).

Bupati Toraja Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan serta pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan komitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara tepat serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam menentukan opini tersebut, BPK menggunakan setidaknya empat kriteria utama, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga tahun ke-11 merupakan catatan positif bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Capaian ini melanjutkan torehan satu dekade opini WTP yang sebelumnya diraih pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Diskominfo-SP - 2026