Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | www.torajautarakab.go.id

Rantepao || Dalam upaya memastikan suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui penegakan dan perlindungan hukum, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri ((Kejari) Tana Toraja melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Understanding (MOU) tentang Pendampingan Hukum TP4D yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Kamis (17/05).

Bupati Toraja Utara, Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerjasama pendampingan hukum dengan Kejari Tana Toraja. Menurutnya, dengan terjalinnya MOU dengan Kejari ini, akan memberikan kepastian kepada Pemda dalam pengambilan kebijakan untuk optimalisasi kegiatan - kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"saya bersyukur atas terjalinnya MOU ini, sebab melalui TP4D kita memiliki jaminan dan kepastian untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kita dengan lebih leluasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada," ungkapnya.

TP4D dibentuk sebagai salah satu wujud peran lembaga penegakan hukum Kejaksaan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Jadi secara prinsip, fokus pendekatan yang dilakukan oleh TP4D yaitu melalui pendekatan preventif dalam bentuk penerangan hukum bagi instansi di pemda dan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemda dari awal hingga akhir.

Hal tersebut disampaikan Jefri P Makapedua selaku Kacabjari Tana Toraja. Ia menandaskan melalui pendekatan preventif Kejaksaan berharap instansi di daerah sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan hukum sehingga dalam pelaksanaan program-program pembangunan nantinya tidak lagi berbenturan dengan hukum.

"ngak usah ragu melaksanakan pembangunan jika itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku . Tugas Kejaksaan bukan hanya penindakan namun melakukan tanggungjawab untuk kesejahteraan umum". jelasnya. 

Sementara Ketua DPRD Toraja Utara, Stefanus Mangatta menyampaikan, MoU ini merupakan saluran komunikasi yang mesti dijadikan motivasi dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua OPD untuk membangun pemahaman dan benar tentang aturan hukum dalam pelaksanaan setiap proyek pembangunan di Toraja Utara. 

"saya berharap kepada Stakeholder untuk semangat lebih besar melakukan pembangunan Fisik dan Non Fisik, bahwa TP4D ini bukan kongsi baru melainkan semangat baru untuk bisa berkomunikasi dalam rangka bermuarah kepada pembangunan di Torut ". Ungkap ketua DPRD

Pada kegiatan penandatanganan MOU bersama Kejari tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Rinto Kadang, ST, Pj. Sekda Toraja Utara Drs. Rede Roni B, M.Pd, beserta jajaran Kajari Tana Toraja. Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi bertajuk Tugas dan Fungsi TP4D ini diikuti oleh para kepala OPD dan para Camat di lingkup pemerintaha Kabupaten Toraja Utara.

Author : Asriani Sirandan ; Foto : Adi Sattu Katy
Editor : LPDi Diskominfo Toraja Utara

 

PEMKAB. TORAJA UTARA

Alamat:
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB. TORAJA UTARA MARANTE,
JL. POROS RANTEPAO-PALOPO, KEC. TONDON, SULAWESI SELATAN - 91831
FAX: (0423) 2920970

Telepon Penting

Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara
(0423) 2920701
Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21258
Layanan PLN Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21410

Statistik Website

Hari ini 225

Kemarin 392

Minggu ini 2515

Bulan ini 4781

Total 627121