Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | www.torajautarakab.go.id

 

Siaran Pers

No. 003/LPDI/KISP/04/2019

Tanggal 04 April 2019

Tentang

Perkembangan Perkara Perdata Sengketa Tanah Lapangan Gembira (Pacuan Kuda)

dan Lapangan Bakti

 

Bupati Toraja Utara bersama Tim Kuasa Hukum serta jajaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada hari Kamis, (04/04) menggelar konferensi pers di Ruang Kerja Bupati untuk memberikan penjelasan kepada media dan masyarakat mengenai perkembangan upaya hukum perkara perdata atas sengketa tanah Lapangan Gembira dan sengketa tanah Lapangan Bakti, yang pada kedua perkara tersebut, Kepala Daerah Bupati Toraja Utara menjadi tergugat sekaligus menjelaskan pokok - pokok pikiran Bupati Toraja Utara bersama kuasa hukumnya dalam mengajukan Kasasi terhadap perkembangan kedua kasus tersebut.

Seperti diketahui, gugatan perdata atas kasus objek sengketa lahan seluas ± 30.000 M2 yang berlokasi di Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao yang dulunya dikenal dengan nama Pacuan Kuda dan saat ini dengan nama Lapangan Gembira bermula saat anak - anak dari Almarhum H. Ali (penggugat) melalui kuasa hukumnya Law Office, JP. & REKAN mengajukan gugatan tingkat pertama di PN Makale pada januari 2017 lalu dengan dalil antara lain yakni penggugat sebagai ahli waris sah Alm. Haji Ali dan Hj. Samate dan kepemilikan alm. H. Ali atas objek sengketa diperoleh dengan membeli melalui La Boeloe Ambo Bade (Enrekang) dengan mengajukan bukti Surat Pengakuan Penjualan yang dibuat tertanggal 3 April 1930.

Perlu juga untuk diketahui bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H adalah salah seorang Ahli Waris (Anak Kandung dari Haji Ali) tetapi dalam hal ini tidak ikut sebagai penggugat dalam perkara perdata ini. Untuk itu Bupati Toraja Utara menaruh hormat dan penghargaannya yang tinggi kepada Muhammad Hatta Ali yang dalam hal ini telah menunjukkan sikap seorang pejabat negara yang profesional dan bijaksana dengan menempatkan dirinya tidak turut serta menjadi penggugat.

Terhadap gugatan dan alat bukti yang digunakan penggugat, Majelis Hakim PN Makale melalui amar putusan Majelis Hakim Nomor  02 / Pdt.G / 2017 / PN Makale, memutuskan memenangkan tuntutan penggugat dan menolak eksepsi tergugat.

Putusan yang sama juga terjadi saat upaya banding atas putusan PN Makale yang dilakukan kuasa hukum Bupati Toraja Utara sebagai tergugat I, Kuasa Hukum Kepala PT. Telkom sebagai tergugat II, dan Kuasa Hukum Kepala BPN Tana Toraja sebagai tergugat III di PT Makassar melalui putusan Majelis Hakim Nomor 190/Pdt/2018/PT. Makassar yang tetap menguatkan keputusan PN Makale sebelumnya yang sekaligus memenangkan tuntutan penggugat.

Atas hasil putusan PT. Makassar tersebut Bupati Toraja Utara sebagai Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan keprihatinan dan sangat keberatan, yang melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya hukum mendaftarkan permohonan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PT Makassar tersebut yang telah teregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor 718 K/PDT/2019.

Terdapat kejanggalan mendasar atas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam proses peradilan yang perlu diketahui oleh publik dan menjadi dasar Bupati Toraja Utara memperjuangkan keadilan demi membela kepentingan umum dan masyarakat Toraja dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke MA, yaitu:

#1. penggugat tidak tepat mendudukkan Kepala Daerah Bupati Toraja Utara sebagai "Tergugat" dalam objek sengketa lahan ini, yang demi kepentingan hukum formal seharusnya gugatan terhadap objek perkara ini ditujukan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai pengguna (feitelijke) dan menempati objek yang diperkarakan yang masing - masing memiliki keabsahan sah penguasaan penggunaan lahan melalui sertifikat hak pakai/kepemilikan. Dengan fakta - fakta demikian, gugatan yang ditujukan ke Bupati Toraja Utara dinilai cacat hukum dan tidak mendasar.

#2. Satu (1) dari 11 fotocopy dokumen alat bukti yang tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang diajukan penggugat sebagai dalil gugatan yaitu fotocopy Surat Pengakuan Penjualan yang dibuat tertanggal 3 April 1930 dinilai cacat dan tidak memiliki dasar hukum, dengan memperhatikan Undang - Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mana pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan Surat Pengakuan Penjualan tidak termasuk salah satu bagian Hak atas Tanah. Selain itu tahun pembuatan Surat Pengakuan Penjualan yang diklaim sebagai alat bukti kepemilikan atas objek lahan dibuat sebelum diundangkannya UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian juga alat bukti berupa fotocopy Surat Pengakuan Penjualan yang diajukan penggugat dinilai cacat hukum dan mengandung banyak kelemahan dengan fakta sebagai berikut: 

1.  Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan Dokumen Asli dari fotocopySurat Pengakuan Penjualan La Boeloe Ambo Bade kepada            (Alm.) H. Ali, yang juga pada surat  Pengakuan tersebut yang dijadikan ALAT BUKTI TIDAK DITANDATANGANI OLEH PIHAK YANG MENGAKU MEMBUAT PERNYATAAN YAITU LA BOELOE AMBO BADE.

2.  Alat bukti tertanggal 3 April 1930 yang diajukan penggugat memiliki kejanggalan yang diduga sudah mengalami rekayasa dokumen alat bukti, yaitu kejanggalan pada penulisan nilai harga/uang yang tertera pada Surat Pengakuan Penjualan yang berlambang Ratu Belanda yaitu tertulis: "ƒ2000.00, (DOEA RIBOE ROEPIAH)" yang mana mata uang ROEPIAH yang digunakan tertulis dalam tanda kurung "()" belum dikenal atau digunakan dan atau baru digunakan resmi setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bahkan berdasarkan penelusuran bukti sejarah mata uang resmi yang digunakan 4 tahun di awal kemerdekaan Republik Indonesia bernama ORI.

Kejanggalan ini juga kemudian mendorong pihak Bupati Toraja Utara melalui Polres Tana Toraja akan melakukan koordinasi dan verifikasi ke Bank Indonesia terkait kebenaran telah berlakunya penggunaan konversi nilai mata uang Gulden ke ROEPIAH pada tahun pembuatan Surat Pengakuan Penjualan sebagaimana yang tertera pada alat bukti penggugat tersebut.   

#.3 Saksi – saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan untuk menguatkan keabsahan alat bukti fotocopy Surat Pengakuan Penjualan merupakan keterangan/kesaksian Testimonium de Auditu yang berarti secara prinsip dalam KUH Perdata pasal 1907 bukan sebagai kategori keterangan saksi yang dibenarkan dan dapat dijadikan alat bukti.

#4. Batas - Batas yang diakui kepemilikannya oleh penggugat dalam gugatannya atas objek sengketa tanah dinilai kabur dan tidak jelas karena berbeda dengan fakta dilapangan. 

Selain telah mengajukan langkah hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, Kepala Daerah Bupati Toraja Utara juga menempuh langkah - langkah yang akan memperkuat upaya hukum itu yaitu dengan melaporkan hasil kedua putusan peradilan tersebut ke Komisi Yudisial dengan pertimbangan telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim dalam proses peradilan. Selanjutnya Bupati Toraja Utara juga telah bersurat ke Presiden Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan pertimbangan hukum. Selain itu terhadap perkara ini Bupati telah melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Prov. Sulsel yang ditembuskan ke Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga permohonan ke Kejaksaan Agung yang mendapat respon positif dengan ditugaskannya Direktur TUN Kejaksaan Agung untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam penyelesaian perkara ini. 

Sementara untuk dugaan penggunaan surat yang telah direkayasa (palsu) yang sebelumnya telah disebutkan di atas, Kepala Daerah Bupati Toraja Utara melalui kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan tersebut ke Polres Tana Toraja dengan laporan Nomor: B/203/X/2018/SPKT tertanggal 17 Oktober 2018. Terkait laporan aduan tersebut, Tim Polres Tana Toraja pun juga telah berkoordinasi ke Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional RI serta Bank Indonesia dan juga direncanakan akan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Negeri Belanda untuk menverifikasi keabsahan pejabat Kerajaan Belanda yang pada masa itu (tahun 1930)sesuai Surat Pengakuan Penjualan yang digunakan oleh penggugat sebagai alat bukti dan diakui oleh Hakim dibuat di hadapannya (Paduka Tuan Hoofd  van Plaatselijk  Berstuur Makale  Rantepao   J.J.M.F Sijmons). 

Nathan Limbong, Ketua Pemangku masyarakat adat Ba'lele yang hadir dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa objek sengketa tanah kering yang digugat mulanya merupakan wilayah Adat Ba'lele yang menurut adat Toraja tidak pernah digadaikan apalagi diperjualkanbelikan, kalaupun dipindahtanganan itu bukan tanah kering tapi tanah basah (sawah) dan harus sesama rumpun Tongkonan dan seijin orang - orang dari Tongkonan melalui Kombongan (musyawarah) adat.

Karenanya, ia merasa heran dan mempertanyakan bagaimana mungkin penggugat mengklaim sebagai ahli waris kepemilikan atas tanah adat tersebut sementara Aluk (aturan/hukum adat) yang pada masa itu (tahun 1930) sangat kuat dipegang dan ditegakkan oleh masyarakat Tongkonan Toraja, sementara nama kedua orang yang tercantum dalam alat bukti penggugat Surat Pengakuan Penjualan berasal atau warga Enrekang yang tidak memiliki Tongkonan,dan tidak jelas bagaimana hingga tanah tersebut berada dalam kepemilikan La Boeloe Ambo Bade yang kemudian dijual kepada H. Ali tanpa sepengetahuan Pemuka adat dan orang – orang Tongkonan Ba’lele sampai objek tanah tersebut disengketakan secara hukum oleh penggugat.

Nathan Limbong juga menambahkan bahwa tanah adat Ba'lele telah diserahkan oleh leluhurnya kepada pemerintah yang berarti status tanah telah berubah dari tanah adat menjadi tanah negara untuk digunakan dan ditujukan bagi kepentingan umum termasuk didalamnya berupa prasarana rumah Ibadah Mesjid, Sekolah, Taman Makam Pahlawan dan fasilitas pelayanan publik serta fasilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai pernyataan terakhirnya menegaskan, sikap Pemangku Adat Ba'lele dan seluruh masyarakat Toraja akan mendukung dan berjuang bersama Pemerintah Kabupaten Toraja mempertahankan lahan tersebut untuk tetap menjadi milik negara demi kebenaran dan kepentingan rakyat sekaligus untuk menunjukkankepada semua pihak legitimasi hukum adat Toraja yang tetap berlaku dan diakui oleh perundang - undangan.

Sebagai informasi, dalam wilayah objek sengketa tanah yang oleh penggugat diakui sebagi milik ahli waris (alm.) H. Ali, saat ini terdapat beberapa fasilitas vital pelayanan dasar publik yaitu SMA Negeri 2 Rantepao dan Puskesmas Rantepao, selain itu juga terdapat Kantor Kelurahan Pasele, Gedung Olah Raga, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Pelayanan Samsat, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta Kantor PT. Telkom Cabang Rantepao. 

Penjelasan Perkembangan Atas Gugatan Perkara Perdata Objek Sengketa Tanah Lapangan Bakti

Gugatan atas objek sengketa tanah Lapangan Bakti dengan penggugat atas nama Ludia Parirak pertama kali diajukan ke PN Makale pada September 2018 dengan tergugat:

Negara Republik Indonesia,

Cq. Pemerintah RI;

Cq. Menteri Dalam Negeri;

Cq. Gubernur Sulawesi Selatan;

Cq. Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara.

PN Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN Mak memenangkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Atas putusan tersebut, Ludia Parirak sebagai penggugat, mengajukan banding ke PT Makassar yang kemudian berdasarkan Putusan PT Makassar Nomor 354/PDT/2018/PT MKS tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dinyatakan kalah.

Untuk itu Bupati Toraja Utara melalui kuasa hukumnya bersikap tetap menghormati putusan hukum Majelis Hakim. Dalam hal itu juga Bupati  tetap melakukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk sikap keprihatinan dan keberatan atas Putusan PT Makassar yang melalui perspektif kuasa hukumnya dinilai telah tidak objektif dalam mendudukkan alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan juga saksi – saksi Tergugat dalam memutuskan perkara.

Tim Kuasa Hukum Bupati Toraja Utara yang diketuai Semuel B. Paembonan, SH, MH melalui keterangan rilis yang dibagikan, menjelaskan terdapat beberapa kelemahan yang mendasar pada alat bukti maupun saksi – saksi yang digunakan dan dihadirkan oleh penggugat, yaitu

#1. Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, selain putusan Pengadilan Tk. Pertama, Tingkat Banding, dan Putusan Kasasi dalam perkara Lapangan Bakti antara Bupati Toraja Utara dengan Rahman Gaffar Sampe Toding, yang dijadikan alat bukti kepemilikan atas tanah.

#2. Hakim PT Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini tidak menggali hukum yang hidup dalam masyarakat Toraja dan tidak mendengarkan saksi yang diajukan secara seimbang, tetapi lebih mendengarkan pernyataan dan pengakuan-pengakuan sepihak dari Penggugat.

#3. Bukti Penggugat Nomor 1, yaitu silsilah keluarga Bato’rante, terdapat istri-istri dan anak-anak Bato’rante tetapi penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Lapangan Bakti jatuh waris kepadanya (pihak Ludia Parirak).

#4. Tidak dapat dibuktikan bahwa tanah Lapangan Bakti telah dipinjamkan orang tua penggugat kepada Pemerintah Daerah seperti yang didalilkan.

#5. Sepanjang adanya Pemerintahan, mulai dari jaman Penjajahan Belanda, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai pemekaran yang melahirkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Lapangan Bakti tetap digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga jelas didalamnnya tidak ada unsur tindakan melawan hukum yang mengharuskan Pemkab Toraja Utara membayar ganti rugi kepada pihak penggugat ataupun menyerahkan tanah tersebut.

Sebelumnya, Semuel B. Paembonan mengungkapkan, sesuai pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan diketahui nama BAKTI yang digunakan sebagai nama lapangan yang disengketakan merupakan singkatan yang memiliki arti: BA’LELE, KONDONGAN, dan TIKALA yang ketiganya merupakan satu wilayah adat. Dengan terungkapnya arti nama BAKTI melalui keterangan yang diberikan oleh saksi, Semuel melihat hal tersebut menandakan bahwatanah yang disengketakan itu bukan pemberian pribadi ke pemerintah melainkan pemberian yang diberikan oleh Masyarakat Adat kepada pemerintah. Terkait keterangan saksi dalam persidangan itu, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut atas benar tidaknya dalil yang disampaikan penggugat dalam peradilan dengan memperhatikan bahwa Ludia Parirak sebagai penggugat sama sekali tidak memiliki bukti pemilikan selain putusan pengadilan, terlebih lanjut Semuel saat saksi Pemuka Adat Ba’lele dihadirkan sebagai saksi terungkap bahwa Bato’rante  tidak memilki hak atas tanah tersebut

Melalui upaya Kasasi yang sedang dilakukan atas kedua perkara perdata sengketa tanah itu, Bupati Toraja Utara menaruh kepercayaan dan rasa optimisnya kepada peradilan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir ditegakkannya keadilan dan kebenaran di NKRI yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan seadil-adilnya dan dengan sunguh -sungguh memperhatikan fakta - fakta hukum sesuai ketentuan yang sah, jujur dan objektif serta tidak akan dipengaruhi oleh pertimbangan - pertimbangan subjektif dan yang tidak substantif secara hukum dari perkara ini.

Dalam konferensi pers ini, Bupati juga perlu menyampaikan agar masyarakat dan semua pihak mengetahui dan memahami bahwa dirinya selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara prinsip sangat menghargai dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada kedua perkara perdata yang sedang dihadapinya bersama Pemkab Toraja Utara, demikian juga dengan upaya hukum yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh para penggugat. Namun Ia sebagai warga negara dan sekaligus mewakili institusi Pemerintah yang sadar hukum tidak akan berhenti melakukan semua upaya kongkrit sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap gugatan dan putusan yang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat itu, bukan karena dalam hal ini Bupati Toraja Utara bersama Pemerintah semata - mata sebagai tergugat tetapi karena perkara ini jika dielaborasi esensinya sudah menyentuh kehormatan dan martabat budaya masyarakat Toraja, rasa keadilan serta kebenaran demi melindungi kepentingan rakyat Toraja beserta kepentingan umum yang terdapat didalamnya. 

Oleh karena itu Bupati Toraja Utara mengajak semua pihak untuk tetap mengikuti perkembangan dan proses perkara ini sekaligus mengharapkan dukungan doa dari semua komponen masyarakat agar perjuangan pada tingkat Kasasi ini dapat dimenangkan oleh Bupati Toraja Utara sebagai Pemerintah Kabupaten Toraja Utarayang akan menjadi kemenangan kebenaran dan kemenangan seluruh masyarakat Toraja. 

Demikian yang dapat dijelaskan saat ini kepada rekan - rekan media mitra pers melalui konferensi pers sebagai bahan informasi dan pemberitaan untuk disebarluaskan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. 

Ka. Bidang Komunikasi Publik
Diskominfo.Sp Toraja Utara,
 
Anugrah Y. Rundupadang
 
LPDI - Komunikasi Publik © 2019

PEMKAB. TORAJA UTARA

Alamat:
Jl. Ratulangi, No. 72 Singki', Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan - 91831
Fax: (0423) 2920970

Telepon Penting

Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara
(0423) 2920701
Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21258
No Telepon PLN Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21410

Statistik Website

Hari ini 39

Kemarin 252

Minggu ini 642

Bulan ini 5538

Total 138006