Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara | www.torajautarakab.go.id

Tondon || Memasuki triwulan ke 4 tahun 2020 ini, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MonEv) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIP) Tahun 2020 lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memastikan kesiapan sekaligus mendorong partisipasi Badan Publik dalam monev tersebuti, KI Sulsel mengirimkan Tim ke Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi dan asistensi.

Di dasari review hasil MonEv KIP Pemkab Toraja Utara tahun 2019 lalu, Toraja Utara menjadi salah satu sasaran lokus sosialisasi dan asistensi KI Sulsel yang secara khusus bertujuan mendorong peningkatan indeks KIP Kabupaten Toraja Utara masuk dalam kriteria "Menuju Informatif".  

"kami datang ke sini berdasarkan hasil monitoring evaluasi kami tahun lalu, Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten yang perlu kami lakukan asistensi lebih. Toraja Utara bagus karena ikut serta (monev) terus," jelas Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Sulsel, Fauziah Erwin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Drs. Rede Roni Bare, M.Pd di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas, Marante, Tondon, Kamis, (10/9/2020) lalu. 

Hasil MonEv KIP Badan Publik tahun 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masuk 10 besar dari 24 Kabupaten/Kota se-provinsi Sulsel dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan penilaian: Cukup Informatif.

Fauzia melanjutkan, beberapa permasalahan utama yang ditemui pada Badan Publik Pemerintah untuk memenuhi kriteria informatif  KIP diantaranya menyangkut masih lemahnya pemahaman dan komitmen KIP di level pengambil kebijakan dan juga adanya ego sektoral antara perangkat daerah.

Padahal penegasan komitmen pimpinan Badan Publik memberi pengaruh yang besar terhadap akselerasi implementasi KIP secara menyeluruh baik oleh PPID Utama di Kabupaten hingga PPID Pelaksana yanga da di setiap OPD.

Untuk itu secara khusus Fauzia meminta Sekda selaku Atasan PPID Utama untuk berkenan memperkuat dukungan komitmen kelembagaan PPID untuk memastikan kewajiban Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian prioritas pelayanan yang harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.        

"Teman-teman di PPID sudah punya will yang bagus dan sudah mulai bekerja. mungkin dibutuhkan penguatan lebih dari sisi pimpinan. Tadi saya juga sudah assesment awal, saya bertanya soal koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana belum terbangun dengan maksimal, ya karena beberapa faktor di antaranya ada ego sektoral dinas - dinas, sementara masyarakat mendesak kita untuk semakin terbuka," ungkapnya. 

Progres Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Toraja Utara

Menanggapi penyampaian dan laporan KI Sulsel tersebut, Sekda Rede Roni Bare menjelaskan kurang lebih tiga tahun terakhir Pemkab Toraja Utara telah melakukan berbagai pembenahan tata kelola pemerintahan termasuk agenda implementasi Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada aspek transparansi keuangan daerah.

Keseriusan Pemkab Toraja Utara membenahi aspek transparansi ini lanjut Sekda juga turut didorong oleh tuntutan melaksanakan indikator utama pencegahan korupsi yang salah satunya yaitu Keterbukaan Informasi melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK RI. 

Kinerja PPID Utama Kabupaten Toraja Utara sebagai akselerator pelaksanaan KIP dari tahun 2018 hingga tahun 2019 cukup mengalami progres yang signifikan. Hal ini tergambarkan dalam laporan kinerja yang dipaparkan oleh PPID Utama, Ade Kress Godole. Selain telah terakomodirnya suprastruktur dan regulasi berupa Perbup KIP, PPID Utama Toraja Utara juga telah melakukan pengembangan layanan PPID secara daring di ppid.torajautarakab.go.ig  yang didukung fasilitas hosting Kemendagri RI.

Sementara indikator KIP yang membutuhkan pembenahan diantaranya yaitu tersedianya Daftar Informasi Publik resmi yang terpublikasi, Uji Konsekuensi Informasi dan Mekanisme layanan Sengketa Informasi, kebijakan penguatan anggaran PPID, serta pembentukan PPID Pelaksana di setiap OPD.   

Terkait Pemeringkatan KIP Badan Publik Tahun 2020, Sekda Rede Roni Bare memerintahkan PPID Utama Kabupaten Toraja Utara yang melekat pada urusan wajib Dinas Kominfo.SP Toraja Utara agar fokus mempersiapkan dokumen fisik penyelenggaraan layanan KIP tahun 2020 sebagai syarat untuk mengikuti tahapan monev oleh KI Sulsel. 

"pokoknya satu bulan sebelum presentasi PPID Utama bekerja keras mempersiapkan dokumen-dokumen kita, dan tidak boleh kita mengada-ada, apa yang kita telah kerjakan itu yang dilaporkan," tegas Sekda.

Untuk informasiMonEv Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan tahunan Komisi Informasi yang bertujuan untuk mengukur indeks kepatuhan setiap Badan Publik terhadap kewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Informasi Publik. Keluaran dari MonEv ini nantinya berupa Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik.   

Terdapat lima (5) indikator utama penilaian Monev Pemeringkatan KIP Badan Publik Tahun 2020 ini, yaitu: 

1.  Pengembangan Portal Website PPID Badan Publik;

2.  Pengumuman Informasi Publik yang aksessable;

3.  Ketersediaan Informasi Publik;

4.  Pelayanan Informasi Publik; dan 

5.  Inovasi Pelayanan Informasi di masa Pandemi Covid-19.

Kelima indikator tersebut secara spesifik termuat dalam dokumen penilaian mandiri atau Self Assessment Questionnare (SAQ) yang diisi oleh setiap PPID Badan Publik. SAQ tersebut oleh Komisi Informasi kemudian akan dicocokkan dengan kondisi di setiap PPID Kabupaten/Kota dalam tahapan verifikasi faktual. Jika 70% indikator terpenuhi secra faktual, maka akan dilanjutkan pada tahap Presentasi PPID Utama dihadapan Komisi Informasi yang rencananya akan berlangsung secara virtual pada awal bulan Oktober 2020 ini. 

Bersama Sekda, turut hadir Kepala Dinas Kominfo.SP Toraja Utara, Yakub Pongsendana, Sekdis Kominfo.SP, Anugrah Y. Rundupadang; Kepala Bidang Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Toraja Utara, Ade Kres Godole, dan Kepala Bidang Komunikasi Publik, Andarias Taruklinggi.    

___________
Foto: Basry; M.Arafah
 
 
LPDI - Komunikasi Publik

 

PEMKAB. TORAJA UTARA

Alamat:
Jl. Ratulangi, No. 72 Singki', Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,
Sulawesi Selatan - 91831
Fax: (0423) 2920970

Telepon Penting

Dinas Pemadam Kebakaran Toraja Utara
(0423) 2920701
Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21258
No Telepon PLN Rantepao, Toraja Utara
(0423) 21410

Statistik Website

Hari ini 237

Kemarin 363

Minggu ini 600

Bulan ini 10678

Total 306947